//
you're reading...
Energi Sumber Daya Alam, Sosial Budaya

Kondisi SPBU Kerinci

Pasal 33 Ayat 3:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kondisi di beberapa SPBU

Kondisi di beberapa SPBU

Fakta  mengatakan begitu banyak Undang Undang (UU) di negeri ini yang melanggar UUD 45. Salah satunya adalah UU Migas No. 22 Tahun 2001

Jika kita runut lebih detail, ada rencana terpendam yang tersistem di negara ini untuk merubah UUD 45 menjadi UU yang bersifat Neo Liberal.
Memang, pembangunan ekonomi Indonesia selama ini, diakui atau tidak, sangatlah bercorak kapitalistik. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, kita tampaknya benar-benar tengah menjadi mangsa kapitalis global melalui apa yang disebut dengan program “liberalisasi ekonomi”, salah satunya adalah liberalisasi sektor migas (minyak dan gas).

Jika ditelusuri ke belakang, BBM bukan masalah baru bagi Indonesia. Akan tetapi, jika disimak masalah BBM yang terjadi belakangan ini, masalah ini tidak lepas dari UU Migas No. 22 Tahun 2001. Dalam UU tersebut diatur tentang pembatasan kewenangan Pertamina sebagai pemain utama (single player) di sektor ini, sekaligus memberikan hak/kewenangan kepada perusahaan minyak lain, baik domestik maupun asing. Pada saat yang sama, pemerintah mengurangi subsidi untuk BBM sejak awal tahun 2005. Hal ini menyebabkan Pertamina tidak mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap ladang minyak baru. Akibatnya, kemampuan produksi Pertamina juga menurun, baik dari segi volume maupun kapasitasnya.

Pertanyaannya, mengapa industri migas harus diliberalisasi, dan mengapa pula harga BBM harus disesuaikan dengan harga pasar internasional? Jawabannya sangat sederhana. Sebagaimana dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, tujuannya antara lain adalah untuk merangsang masuknya investasi asing ke sektor hilir industri migas di sini. Sebagaimana dikatakannya, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.”
Karena sejak semula diniatkan untuk mengundang masuknya investor asing, tidak aneh jika hampir semua aspek perumusan kebijakan pemerintah dalam melakukan liberalisasi industri migas dan menaikkan harga BBM sarat dengan campur tangan asing, khususnya Amerika

Sebagaimana diketahui, keterlibatan asing dalam penyusunan RUU tidak hanya dialami oleh UU Migas; tetapi dialami pula oleh UU Kelistrikan, UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan beberapa produk perundang-undangan lainnya. RUU Kelistrikan disusunkan oleh Bank Dunia, sedangkan RUU BUMN disusunkan oleh Price Waterhouse Coopers (Revrisond Baswir, 2004).

Memang, sesungguhnya problem kelangkaan BBM ini pangkalnya adalah rusaknya sistem yang digunakan oleh pemerintah, sebagaimana yang tercermin dalam UU No. 2 Tahun 2005, yang membuka terjadinya privatisasi pengelolaan minyak, serta memberikan hak/kewenangan kepada berbagai pihak/perusahaan multinasional, nasional, regional, maupun lokal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Bahkan, dibiarkan untuk menetapkan harga.

Sebagai contoh, di Indonesia ada 60 perusahaan kontraktor; 5 (lima) di antaranya masuk dalam kategori super majors yaitu, Exxon Mobil, Chevron, Shell, Total Fina Elf, Bp Amoco Arco, dan Texaco, selebihnya masuk kategori majors yaitu, Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan perusahaan kontraktor independen. Dari 160 area kerja (working area) yang ada di negeri ini, perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori super majors tadi telah menguasai cadangan migas, masing-masing, minyak 70% dan gas 80%. Sementara perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori majors telah menguasai cadangan migas, masing-masing, minyak sebesar 18% dan gas sebesar 15%.

Sedangkan perusahaan-perusahaan yang masuk kategori independen, menguasai, minyak sebesar 12% dan gas 5%. Masing-masing dengan volume dan kapasitas produksi; perusahaan-perusahaan super majors, minyak sebesar 68% dan gas sebesar 82%, sementara perusahaan-perusahaan majors, minyak sebesar 28% dan gas sebesar 15%; sedangkan perusahaan-perusahaan independen, minyak sebesar 4% dan gas sebesar 3%. (Sumber, Dr. Kurtubi The impact of oil industry liberalization on the efficiency of petroleum fuels supply for the domestic market in Indonesia,”)

Konsep Islam
Salah satu pilar penting sistem ekonomi dalam Islam adalah konsep kepemilikan. Kepemilikan diartikan sebagai izin dari Asy-Sybri’ (Allah SWT) untuk memanfaatkan sesuatu. Dalam pandangan syariat Islam, air, padang rumput (hutan) dan bahan bakar minyak (BBM) — juga barang tambang yang jumlahnya sangat banyak — merupakan milik umum/rakyat. Hal ini tegas sekali dalam hadis beliau, “Kaum Muslim bersekutu dalam 3 hal, air, padang gembalaan, dan api. Harga ketiganya (yakni memperjualbelikannya-red.) adalah haram.” (H.R. Ibn Majah)

Diskusi

Belum ada komentar.

AJUKAN PENDAPAT, SARAN DAN KRITIK ANDA

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

CENTRAL BIBIT TANAMAN

Tempat Iklan Gratis

BIKIN WEBSITE SENDIRI

www.waroengweb.co.id

www.waroengweb.co.id

Kerinci Online

%d blogger menyukai ini: